TANJUNG REDEB, PORTALBERAU– Pemerintah Kabupaten Berau memberikan perhatian serius dalam persoalan distribusi BBM bersubsidi yang selama masih mengalami kendala. Dimana masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan jatah bahan bakar fosil ini di SPBU karena kehabisan. Pemerintah pun mengambil kebijakan untuk menghapuskan para pengetap dan pengecer yang selama ini masih banyak beroperasi.
Secara hitung-hitungan, kuota BBM yang masuk ke Berau dinilai cukup memenuhi kebutuhan masyarakat. Dimana setiap harinya Pertamina menyuplai BBM dengan total 110 kiloliter untuk 5 SPBU yang beroperasi. Bahkan pada perayaan Hari Raya Idul Fitri lalu, Pertamina memberikan tambahan hingga 200 kiloliter BBM untuk jenis premium dan pertalite. Namun jumlah ini tak dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat. Terjadi kelangkaan BBM hingga beberapa hari.
Menyikapi persoalan yang terus berlarut ini, Pemerintah Kabupaten Berau pun mengumpulkan pihak-pihak terkait untuk membahas solusi yang akan diambil. Rapat pembahasan digelar, Selasa (11/6) yang dipimpin langsung oleh Bupati Muharram didampinggi Wakil Bupati Agus Tantomo.
Dalam rapat tersebut didapatkan kesimpulan bahwa pemerintah akan menghentikan aktivitas pengetap dan pengecer. Hal ini pun sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2012 dan Undang-Undang Migas.
Kemudian akan dilakukan pengawasan ketat di setiap SPBU dengan dibentuk tim terpadu yang terdiri dari TNI/Polri, Satpol PP serta pihak terkait lainnya. Tim ini lah nantinya yang akan mengawasi penuh setiap SPBU yang ada untuk menghindari para pengetap.
“Kita sudah buat perencanaan untuk anggarannya. Jika ini terlaksana dengan maksimal, maka SPBU pun bisa buka hingga 24 jam. Yang terjadi selama ini kan BBM sudah habis sebelum malam, akibatnya SPBU harus tutup cepat,” ujar Muharram.
Sebelum menjalankan rencana ini, Pemkab dalam waktu dekat akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu ke masyarakat dan SPBU. Sehingga penerapannya bisa dilakukan secepatnya. Sementara untuk mengatasi persoalan distribusi BBM ke kampung-kampung, Muharram mengarahkan agar program Pertamina dengan membentuk sub penyalur bisa ditangkap oleh pemerintah kecamatan ataupun kampung.
“Untuk kampung atau kecamatan yang belum memiliki SPBU atau APMS bisa membentuk sub penyalur ini. Nanti akan diberikan distribusi hingga 3000 liter BBM,” pungkasnya. (hms5)
0 comments :
Post a Comment