TANJUNG REDEB, PORTALBERAU- Kebutuhan tenaga arsiparis Pemkab Berau dinilai cukup mendesak. Mengingat penyelengaraan pemerintahan saat ini, mulai dari kinerja hingga penilaian sangat bergantung pada bidang kearsipan.
Hal tersebut disampaikan Elyas, Ketua Penyelengara
Sosialisasi Tata Kelola Kearsipan di Lingkungan OPD Kabupaten Berau Tahun 2017,
Senin (13/11) di Ruang Rapat Sangalaki.
Dalam laporannya, kebutuhan akan tenaga
arsip ini mendesak sebab hingga saat ini belum ada satu pun yang mengisi
jabatan tersebut. Padahal dalam tata kelola pemerintahan yang baik, arsip
menjadi salah satu item yang sangat penting untuk dijalankan dengan maksimal.
Dalam penyampaiannya, ada empat hal yang kerap menjadi
kendala dalam pengelolaan arsip. Diantaranya, keterbatasan sumber daya manusia
(SDM) yang menguasai bidang kearsipan, kurangnya kepedulian atas pengelolaan
arsip, sarana dan prasarana yang tidak memadai serta tidak tersedianya anggaran
pengelolaan arsip.
“Sampai sekarang belum ada tenaga arsiparis. Padahal
posisi ini sangat diperlukan saat ini. Mungkin bisa jadi pertimbangan agar kedepan
bisa dilakukan pengangkatan tenaga arsiparis,” ungkapnya.
Lanjut Elyas, pengelolaan arsip menjadi ukuran nyata
dalam kinerja pemerintahan, namun saat ini pengelolaan arsip masih belum
dijalankan dengan maksimal.
Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan dan
Kesejahteraan Masyarakat, Anwar mengatakan, kearsipan merupakan kewajiban yang
harus diikuti dan dipahami oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dengan adanya kegiatan sosialisasi tersebut ia
berharap dapat meningkatkan kemampuan pengelola arsip di setiap OPD.
“Dalam mengelola dan membangun tata kelola kearsipan
ini diperlukan komitmen dari seluruh pegawai di masing-masing OPD,” jelasnya.
Pengelolaan arsip, menurutnya harus terus perbarui. Mengingat
jumlah arsip yang diproduksi setiap harinya, dari dokumen serta laporan yang
disusun seluruh pegawai sangat banyak. Ia juga mengharapkan agar tenaga
arsiparis ini bisa dipenuhi kedepannya.
“Ini menjadi indikator juga dalam penilaian opini
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kita sering kerepotan juga kalau ingin mencari
suatu dokumen yang ada di OPD, karena tidak adanya pengelolaan arsip yang
jelas,” ujarnya.
Anwar menegaskan, seluruh peserta yang mengikuti
kegiatan sosialisasi tersebut bisa menyerap apa yang akan disampaikan
narasumber. Sehingga dapat mengaplikasikan ke OPD masing-masing.
“Karena hal ini pun akan mendukung tata pemerintahan
yang baik kedepannya,” (Tim)
0 comments :
Post a Comment