Belajar dari Kesuksesan Penyaluran Bantuan Sosial di India

sumber : internet

Catatan kunjungan kerja ke India

JAKARTA, PORTALBERAU- Sebagai negara berpenduduk 1,3 miliar dan menempati urutan kedua setelah China sebagai negara dengan populasi terbesar di dunia, India menghadapi persoalan kemiskinan yang cukup serius. 

Asian Development Bank mencatat jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di negara ini mencapai 21,9 persen dari total jumlah penduduk. Sementara proporsi masyarakat bekerja yang berada dalam kelompok daya beli di bawah $1.90 per hari mencapai 17,9%. 

Untuk mengatasi persoalan kemiskinan ini, Pemerintah India sadar betul bahwa cara tercepat untuk menjangkau dan mengentaskan warga dari kemiskinan adalah memafaaatkan teknologi informasi.  

Selama lima tahun terakhir, Pemerintah India telah sukses menerapkan identitas unik bernama Aadhaar yang menjadi identitas tunggal bagi warga India sekaligus basis data dalam distribusi bansos.

Setiap orang harus memiliki Aadhaar yang didalamnya telah dilengkapi dengan data demografi seperti usia, jenis kelamin, alamat, serta rekam sidik jari dengan tambahan informasi nomor telepon genggam dan alamat email sebagai pilihan. 

Di Indonesia, Aadhaar adalah semacam Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdiri dari 12 angka yang diperoleh secara acak pada saat seseorang mendaftarkan dirinya, bersifat unik dan berlaku seumur hidup. 

Dengan memanfaatkan Aadhaar dalam digitalisasi Program Bantuan Sosial, India telah menyalurkan beraneka ragam jenis bantuan sosial di antaranya subsidi LPG, bantuan hari tua (pensiun), beasiawa, bantuan sosial untuk janda, subsidi makanan, dll. 

Pada pertengahan Oktober 2017, melalui undangan dari Bill and Melinda Gates Foundation, sejumlah delegasi dari Kenterian Sosial dan Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) melakukan kunjungan kerja ke India. 

Dalam kegiatan yang diorganisir oleh Microsave Indonesia ini, delegasi diajak untuk melihat secara langsung bagaimana India memanfaatkan biometrik data kependudukan dalam penyaluran bantuan sosial secara digital agar tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, efektif dan efisien. 

Kunjungan yang dipimpin oleh Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Kerja Sama Luar Negeri, Sus Eko Ernanda  ini melibatkan 24 anggota delegasi yang mempelajari strategi pemerintah India dalam menyalurkan bantuan sosial melalui jaringan agen bank maupun non-bank/telko, manajemen jaringan agen. Dalam kunjungan ini, mereka juga mendalami bagaimana keberlangsungan model bisnis agen untuk distribusi bantuan sosial (bansos). 

"India memiliki banyak kesamaan dengan Indonesia. Seperti kesamaan budaya dan demografis, demikian pula kesamaan tujuan dalam penanganan kemiskinan. Kunjungan ini adalah untuk mempelajari upaya pemerintah India dalam hal kebijakan dan aturan, tantangan, dan koordinasi bersama para stakeholders hingga manajemen jaringan agen untuk mempercepat penyaluran bansos dari pemerintah langsung kepada penerima manfaat," paparnya usai pembukaan kegiatan di New Delhi.

Direct Benefit Transfer (DBT)

Program Penyaluran Bansos Langsung Kepada Penerima Bansos atau Direct Benefit Transfer ini merupakan upaya reformasi yang diluncurkan pemerintah India pada 1 Januari 2013. Program ini bertujuan untuk mentransfer bansos langsung ke rekening penerima manfaat dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). 

DBT dimaksudkan untuk memudahkan transfer bansos secara elektronik, memangkas waktu dan biaya yang dikeluarkan untuk penyaluran bansos, serta menghindari duplikasi data yang jamak dialami negara-negara penyalur bansos, tak terkecuali Indonesia. 

Senior Program Officer Bill and Melinda Gates Foundation di India, Dr. Pawan Bakhshi mengungkapkan ada tiga kunci dalam penerapan penyaluran bantuan sosial di India. 

Pertama, nomor indentitas unik yang terhubung dengan Aadhaar dan rekening bank individu yang dapat diakses dengan Adhaar. Identitas unik ini memungkinkan penerima bansos menempelkan sidik jarinya pada mesin biometrik dan secara otomatis akan mengubungkannya dengan akun bank yang dimiliki berikut jenis-jenis bansos yang diterima. 

Kedua, diperlukan basis data penerima manfaat by name by address, yaitu data yang terus diperbarui, dan tidak ada data yang dobel. 

Ketiga, dukungan teknologi interoperabilitas dan infrastruktur perbankan yang telah menjangkau 650 ribu desa di India. 

Melalui teknologi interoperabilitas yang dimiliki perbankan dan konektivitas setiap saat, memungkinan penerima bansos mengambil uangnya di bank manapun yang mereka inginkan. Mereka juga dapat membuka rekening di bank pilihan mereka (tidak ditentukan pemerintah). 

Proses menabung sangat mudah dengan teknologi biometrik dan tanpa kartu atau buku tabungan. Semua catatan transaksi dan subsidi masuk ke dalam telepon genggam penerima bansos. 

"Selain ketiga hal itu, juga diperlukan kemauan politik yang kuat dari pemerintah untuk mengubah potret kemiskinan di India," tutur peraih gelar Ph.D. dari Fakultas Manajemen, Dr. B.R. Universitas Ambedkar, Agra ini. 

Dalam waktu kurang dari 3 tahun sejak pelaksanaannya, sistem DBT telah menghasilkan penghematan sebesar 7,74 miliar dolar AS untuk pemerintah. DBT telah mencapai kemajuan pesat dimana hingga Maret 2017 jumlah penyaluran mencapai 28 milyar dolar AS untuk 357 juta penerima bantuan. 

Saat ini, lanjutnya, telah terdapat 287 juta akun di bank, 642 miliar rupee dalam bentuk deposit di bank, 1,15 miliar data aadhaar, 1,12 miliar telepon genggam, dan 300 juta telepon pintar.  

Dampak positif DBT, sebanyak 99 persen rumah tangga di India telah memiliki rekening bank, dengan inklusi keuangan sebesar 65 persen. Sebanyak 42 persen orang dewasa memiliki rekening bank aktif. Sebelumnya data global index India pada 2014 mencatat inklusi keuangan sekitar 53 persen. 

"Artinya dalam waktu tiga tahun pemerintah India telah meningkatkan target inklusi keuangan sebesar 12 persen. Jadi memang yang menjadi target adalah inklusi keuangan secara nasional. Salah satunya melalui bansos dengan mewajibkan pembukaan rekening bank," tutup Pawan. (kemsos.go.id)

» Terimakasih telah membaca: Belajar dari Kesuksesan Penyaluran Bantuan Sosial di India