TANJUNG REDEB, PORTAL BERAU - Pemerintah Kabupaten Berau berencana membentuk Badan
Layanan Umum Daerah Dana Bergulir (BLUD-DB). Pembentukan ini sebagai upaya
dalam menindaklanjuti program Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi (LPDB) dari Kementerian
Koperasi dan UKM.
Dengan adanya BLUD DB ini nantinya akan membantu pengusaha
mikro, kecil dan menengah dalam mengembangkan usahanya. Sehingga tidak kalah bersaing
dengan pengusaha yang
memiliki modal lebih besar.
Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
(Diskoperinda), Wiyati mengungkapkan, dari data yang dihimpun pihaknya ada sebanyak 1.366 usaha mikro,
549 kecil dan 49 menengah yang ada di Kabupaten Berau. Pihaknya juga akan menganggarkan
bantuan kepada UMKM melalui program dana bergulir, untuk usaha mikro sebesar Rp
100 juta, kecil Rp 200 juta dan menengah Rp 1 miliar. Progam ini
merupakan urusan wajib dari pemerintah Kabupaten Berau yang juga akan
dilampirkan dalam Laporan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (LPPD).
"Namun di tahun 2017 ini belum bisa kita jalankan mengingat
payung hukumnya belum ada," katanya.
Bupati Muharram menegaskan, program BLUD DB ini sebagai upaya
dalam menjembatani masyarakat yang ingin melakukan pinjaman modal usaha namun tidak
bisa mengakses bank.
Akibatnya, beberapa masyarakat yang ingin mengembangkan maupun yang akan memulai usahanya tidak akan berkembang maksimal. Padahal, jika perkembangan UMKM ini bisa ditingkatkan tentu akan membantu pemerintah daerah dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
"Saya juga punya rencana untuk memberikan bantuan modal
kepada masyarakat tanpa bunga dan anggunan, cukup memiliki KTP saja. Bantuan yang
memberikan kemudahan kepada masyarakat ini lah yang akan menjadi solusi dalam
membantu peningkatan pendapatan masyarakat," katanya.
Tentu ia memberikan dukungan penuh dalam membentuk BLUD BD ini.
Karena sejalan dengan program yang direncanakan tersebut. Bupati Muharram pun
menegaskan, agar BLUD BD ini harus secepatnya dibentuk di tahun 2018 mendatang.
"Program ini akan menjadi solusi bagi masyarakat yang tidak
bisa mengakses pinjaman di bank dan menghindari peminjaman modal kepada
rentenir," tegasnya.
Ditambahkan Asisten Deputi Pembiayaan non Bank dan Perpajakan
Kementerian Koperasi dan UKM, Suprapto, pemerintah pusat saat ini sedang
berupaya dalam mengandeng pemerintah daerah untuk membentuk BLUD BD ini. Pemerintah
pusat pun telah menganggarkan bantuan dana bergulir ini kepada setiap BLUD BD
yang ada di daerah.
"Bantuan yang nilainya kecil bisa ditangani pemerintah
daerah, sementara yang besar seperti usaha menengah bisa melalui APBN. Jadi
sinkronisasi semua dan UMKM yang ada ini bisa berkembang," ujarnya.
Ia mengakui dengan adanya BLUD BD di daerah ini akan membantu
Kementerian Koperasi dan UKM. Karena selama ini program dana bergulir yang
dijalankan tidak bisa maksimal. Mengingat keterbatasan sumber daya manusia
(SDM).
"Kita berharap BLUD BD ini bisa secepatnya dibentuk dan
penyaluran bantuan dari kementerian bisa turun ke daerah,"
pungkasnya. (hms5)
0 comments :
Post a Comment