Kepala OPD Harus Cepat Ambil Keputusan

Republika.co

SAMARINDA, PORTAL BERAU - Gubernur  Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak  meminta kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Kaltim  agar  berani mengambil keputusan cepat  dalam merealisasikan programnya serta dapat  menegur dan memberikan sanksi bawahannya jika tidak masuk kerja.

"Pengambilan keputusan  yang cepat tentunya  mempercepat realisasi  program-program yang telah direncanakan sebelumnya," kata Awang Faroek Ishak  pada  pengukuhan Plt Sekprov Kaltim Dr H Meiliana dan Plh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  Setprov Kaltim HM Saba'ni, Senin (15/1) lalu.   

Selain bisa mengambil keputusan cepat, gubernur  juga  meminta kepada OPD  untuk bisa bekerja cepat menuntaskan program-program sesuai target. "Dalam pencapaian target program masing-masing OPD  yang perlu diperhatikan  adalah meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan sebagai bagian dari upaya  mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik," tegas  Awang.

Dia berharap seluruh jajaran Pemprov Kaltim terus bekerja lebih baik lagi. Sebab, untuk  mempertahankan  opini wajar  tanpa pengecualian (WTP) yang telah diraih sebelumnya, tidak semudah membalik telapak tangan, tetapi perlu perjuangan keras agar usaha dan upaya melalui peningkatan kinerja membuahkan hasil yang maksimal.

"Saya menghendaki semua jajaran Pemprov mulai dari pimpinan, staf dan karyawan terus meningkatkan kinerja, terutama mengelola keuangan yang harus sesuai standar akuntansi pemerintah. Hal ini sangat penting untuk tetap mempertahankan  kembali opini WTP," pinta Awang Faroek.  

Menurutnya, kinerja keuangan dan laporan pengelolaan keuangan erat kaitannya dengan keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Kesuksesan di bidang ini diharapkan program-program yang direncanakan segera terlaksana dan hasilnya bisa segera dinikmati masyarakat. 

"Tujuannya agar proses pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan lebih awal, sehingga waktu pelaksanaan kegiatannya relatif panjang dan dapat dituntaskan," ujarnya. Ditambahkan, kinerja keuangan dan laporan keuangan yang baik dapat mencegah penyimpangan. Hal ini juga sesuai target pemprov mewujudkan pemerintahan bersih dan berwibawa. Salah satunya  adalah  untuk tetap  mempertahankan opini WTP. 

"Intinya bagaimana semua OPD harus profesional dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya serta mengerti tugas pokok dan fungsi  serta  bisa membangusinergi untuk tetap mempertahakan opini WTP yang telah kita raih sebelumnya," tegas Awang. (mar/sul/humasprov) 

» Terimakasih telah membaca: Kepala OPD Harus Cepat Ambil Keputusan