SAMARINDA, PORTALBERAU- Kaltim terus melakukan
percepatan transformasi ekonomi dalam upaya meningkatkan pertumbuhan
ekonomi berkelanjutan melalui pengembangan kawasan industri. “Saat ini
kami telah menetapkan delapan kawasan industri yang tersebar di sepuluh
kabupaten dan kota,” kata Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak di
Kementerian Perekonomian, belum lama ini.
Menurut dia, delapan kawasan industri
tersebut dibangun dan dikembangkan sesuai dengan potensi serta
keunggulan yang dimiliki masing-masing daerah. Kedelapan kawasan
industri itu terdiri Kawasan Industri Kariangau (KIK) Balikpapan
terintegrasi dengan Kawasan Industri Buluminung Penajam Paser Utara
(PPU). Kawasan perdagangan dan jasa di Samarinda serta kawasan industri
berbasis migas dan kondensat Bontang. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy
Batuta Trans Kalimantan (MBTK) di Kabupaten Kutai Timur.
Selain itu, kawasan industri pariwisata
di Kepulauan Derawan dan sekitarnya di Kabupaten Berau. Juga, kawasan
industri pertanian di Kabupaten Paser dan PPU. Kawasan lainnya yakni
kawasan industri pertanian di Kutai Kartanegara dan Kutai Barat serta
kawasan industri strategis perbatasan di Mahakam Ulu (Mahulu).
Awang mengungkapkan ketersedian
infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dalam upaya mewujudkan
delapan kawasan industri tersebut. Namun lanjutnya, belum tersedianya
infrastruktur andal yang menghubungkan antara sentra produksi, kawasan
industri dan outlet mengakibatkan minimnya minat investasi.
Diakuinya, penyebab utama belum
tersedianya infrastruktur yang andal karena faktor minimnya kemampuan
keuangan pemerintah untuk berinvestasi di sektor
infrastruktur “Kebutuhan minimal lima persen dari PDRB Kaltim atau
sekitar Rp35 triliun setiap tahun sementara investasi pemerintah hanya
mampu Rp10 hingga Rp15 triliun per tahun,” sebutnya.
Dia menambahkan sebagai contoh sampai
dengan saat ini baru terbangun satu jalan bebas hambatan (jalan tol)
Balikpapan-Samarinda. Sementara prasarana infrastruktur lainnya untuk
mendukung delapan kawasan industri tersebut belum terwujud. “Sehingga
perlu upaya optimal untuk menggali sumber pendanaan lain di luar
anggaran pemerintah melalui pola kemitraan,” tegas Awang Faroek. (humas pemprov kaltim)
0 comments :
Post a Comment