TANJUNG REDEB, PORTALBERAU- Kabupaten Berau memiliki wilayah perairan yang cukup luar dan potensi yang besar. Keanekaragaman hayati di wilayah pesisir dan kepulauan ini terus dilestarikan dengan menetapkan kawasan konservasi Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KKP3K).
Keseriusan Pemkab Berau dalam penetapan kawasan konservasi dengan nama taman pesisir kepulauan derawan (TPKD) tersebut mendapat dukungan dari pemerintah pusat maupun non goverment organization (NGO) yang peduli dengan lingkungan.
Salah satunya GIZ yang sejak 2016 lalu memberikan pendampingan kepada masyarakat kepulauan dan pesisir Berau dalam konservasi lingkungan, serta penelitian dan perlindungan kepada biota laut Bumi Batiwakkal.
Menjadi salah satu daerah yang mendapat dukungan program dari GIZ bersama Malaysia dan Fhilipina, dalam program Sulu-Sulawesi Seascape Project, Bupati Berau, Muharram, diundang menjadi narsumber dalam seminar penutupan kegiatan proyek dengan tema “Evolving Stories from Sulu-Sulawesi Seascape: Cooperating for Transboundary Conservation”, yang digelar di Aryaduta Hotel, Jakarta, Selasa (9/10/18) lalu.
Bupati Muharram hasil bersama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, perwakilan dari Fhilipina dan Malaysia, serta Kedutaan Jerman.
Dalam kesempatan itu Bupati Muharram memaparkan keseriusan Pemkab Berau dalam upaya konservasi, termasuk konservasi wilayah perairan yang luasnya mencapai kurang lebih 1,2 juta hektar.
Bahkan Pemkab Berau dengan penetapan KKP telah memiliki taman pesisir kepualaun derawan sebagai kawasan konservasi dengan luas kurang lebih 285 ribu hektar, terbagi dalam kawasan zona inti, zona pemanfaatan terbatas dan zona pemanfaatan lainnya.
“Ini bentuk keseriusan karena penetapan kawasan ini merupakan inisiasi dari daerah dengan dukungan dari semua pihak termasuk NGO yang selama ini peduli dengan lingkungan Kabupaten Berau,” ungkapnya.
Dalam pengelolaan kawasan konservasi ditegaskan Muharram ada empat hal yang perlu diperhatikan. Diantaranya regulasi sebagai dasar dan payung hukum dalam pengelolaan konservasi. Ini telah dilakukan Pemkab Berau dengan penetapan kawasan konservasi.
Selanjutnya edukasi dengan memberikan pemahaman dan pendampingan kepada masyarakat terkait penetapan kawasan konservasi, serta pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat dikawasan konservasi. Sehingga tidak hanya bergantung kepada sumber daya hasil tangkap laut, namun bisa mengembangkan usaha yang ramah lingkungan. Salah satunya dengan pengembangan pariwisata yang kini juga telah dilakukan Pemkab Berau.
Selain itu yang terpenting disampaikan Muharram adalah pengawasan untuk melindungi kawasan konservasi dari aktivitas yang dapat mengancam kerusakan kawasan. Bupati Muharram berharap dukungan dari semua pihak termasuk NGO dalam pengawasan konservasi agar tidak terjadi kebocoran.
“Tanpa empat unsur ini maka konservasi akan sulit tercapai dan hanya sebatas wacana. Sehingga kita sangat serius dalam konservasi untuk pembangunan berkelanjutan,” tegasnya.
Untuk itu Pemkab Berau ditegaskan Muharram terus menggandeng NGO dalam pengelolaan lingkungan dan terus berharap masukan dalam mendukung kebijakan daerah. NGO seperti GIZ menurutnya sangat membantu pemerintah daerah.
“Sehingga kami berharap program semacam ini dapat terus berlanjut,” tandasnya. (Tim/humaspemdaberau)
0 comments :
Post a Comment