TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Selain mendapatkan alokasi dari pemerintah pusat senilai Rp 350 juta, kelurahan juga akan mendapat kucuran anggaran tambahan dari Pemerintah Kabupaten Berau senilai Rp 1,2 miliar. Dengan anggaran yang cukup besar ini diharapkan bisa menjadi pemacu dalam peningkatan pembangunan pada 10 kelurahan yang ada di Bumi Batiwakkal.
Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang), Agus Wahyudi menyampaikan bahwa anggaran yang akan diberikan kepada kelurahan ini merupakan instruksi dari pemerintah pusat. Dimana setiap daerah diwajibkan untuk mengucurkan anggaran tambahan selain dari pemerintah pusat kepada kelurahan yang ada di daerah masing-masing.
Ia mengatakan bahwa tambahan yang disampaikan pemerintah pusat ini diambil dari alokasi dana kampung (ADK) yang paling kecil. Sementara di Berau untuk ADK terkecil senilai Rp 1,2 miliar. Besaran ini lah yang menjadi patokan untuk menambah dana kelurahan dari APBD. “Otomatis pemerintah daerah mengeluarkan dana RP 1,2 miliar dikalikan 10 kelurahan, jadi total Rp 12 miliar yang akan dianggarkan nanti untuk semua kelurahan. Ditambah dengan anggaran dari pusat, jadi kucuran dana ke setiap kelurahan Rp 1,5 miliar,” ungkapnya.
Anggaran ini nantinya akan diserahkan ke setiap kelurahan. Dengan demikian, setiap kelurahan akan mendapat anggaran untuk membangun sarana dan prasarana di wilayahnya masing-masing.
Agus menyampaikan bahwa dana kelurahan ini akan dialokasikan pada perubahan penjabaran sebelum masuk dalam anggaran perubahan. “Dalam waktu dekat ini, satu atau dua bulan akan kita masukan. Yang jelas tahun ini akan direalisasikan. DPA ini nantinya menyatu dengan kecamatan,” katanya.
Dana kelurahan ini dialokasikan untuk mengimbangi ADK, sehingga pembangunan di tingkat kampung dan kelurahan dapat berjalan dengan merata dan bersama-sama. Pemerintah kelurahan juga telah menerima informasi ini, dan diharapkan dapat segera menyusun program pembangunan yang akan dilakukan nantinya.
“Targetnya sudah jelas untuk memaksimalkan pembangunan di seluruh kelurahan. Namun dalam penyusunan perencanaan nantinya dapat berkoordinasi dengan OPD yang ada. Sehingga tidak terjadi over lap dengan OPD terkait, seperti pengerjaan drainase yang sudah masuk dalam perencanaan Dinas PUPR. Bisa dikerjakan kegiatan lainnya seperti kebersihan kelurahan,” pungkasnya. (hms5)
0 comments :
Post a Comment