PKHB Masuk Dalam Tahap Implementasi Penuh

TANJUNG REDEB, PORTALBERAU- Setelah berjalan selama 9 tahun, saat ini Program Karbon Hutan Berau (PKHB) akan diimplementasikan secara penuh. Recana implementasi penuh ini bakal diaplikasikan hingga tahun 2030 mendatang.

 

Dalam mempersiapkan hal ini, Pemkab Berau bersama sejumlah Non Goverment Organization (NGO) serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan menggelar rapat konsultasi rencana strategis PKHB, Kamis (12/7/2018) di Ruang Rapat Sangalaki.

Rapat yang dibuka oleh Wakil Bupati Berau, Agus Tantomo yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah PKHB ini, bertujuan untuk mengevaluasi sekaligus menerima masukan dari berbagai pihak terkait kesiapan dalam menjalankan implementasi penuh PKHB.

Wabup Agus Tantomo menjelaskan, PKHB merupakan program pelestarian lingkungan dengan cara mengurangi emisi dan mereduksi degradasi hutan, konservasi dan rehabilitasi untuk meningkatkan karbon. 

Agus Tantomo mengatakan, PKHB telah dilaksanakan selama 9 tahun itu, ada beberapa fase atau tahapan yang dilewati. Kali ini memasuki fase implementasi secara menyeluruh. Agar kawasan hutan di Kabupaten Berau tetap terjaga.

“Fase yang telah dilewati sejauh ini dinilai telah sukses dikerjakan, hal ini terlihat dari banyak factor seperti ada beberapa perusahaan pemegang ijin HPH yang telah mendapat FSC. Dan sekarang untuk diimplementasi penuh sampai tahun 2030. Kita punya waktu 12 tahun untuk menyusun program untuk meyakinkan para donatur,” ungkapnya.

PKHB merupakan program yang pembiayaannya bergantung pada donasi dari berbagai negara. Pasalnya, Pulau Kalimantan yang menjadi paru-paru dunia, harus tetap terjaga kawasan hutannya.

 

Selama 9 tahun, kata Agus, Pemkab Berau bekerjasama dengan pemerintah provinsi, pusat dan NGO telah menyusun tata ruang yang menjadi acuan penerbitan izin kebun sawit dan tambang batu bara. 

“Kita telah melakukan analisa lingkungan, meningkatkan partisipasi masyarakat melalui penyusunan RPJM kampung dan pengelolaan hutan kampung,” paparnya.

Keterlibatan masyarakat di perkampungan memiliki peran yang signifikan, guna mengawasi dan menghindari pembalakan liar yang mengakibatkan degradasi hutan. 

“Di Berau, ada 5 kampung yang melakukan pengelolaan hutan, seperti di Kampung Long Ayan, Merabu, Punan segah dan Kampung Dumaring,” ujarnya.

Sejumlah negara pendonor, juga telah melakukan survei ke sejumlah daerah di mana PKHB ini dilaksanakan, diantaranya Menteri Lingkungan Hidup dan Pengendalian Iklim dari  Norwegia.

Menteri Pembangunan Ekonomi dari Jerman dan sejumlah duta besar dari berbagai negara.

Negara-negara donatur itu, kata Agus harus diyakinkan agar melanjutkan donasinya terhadap program ini.

Terlebih lagi, di tengah keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat dan daerah, donasi dari negara lain sangat diperlukan. (humas pemda berau)

» Terimakasih telah membaca: PKHB Masuk Dalam Tahap Implementasi Penuh